Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2019 sudah ditetapkan menggunakan sistem zonasi

dan sesuai 5 prinsip penyelenggaraan PPDB. Dengan berlandaskan hukum Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018, Surat Edaran (SE) bersama Mendikbud dengan Medagri No. Tahun 2018 dan No. 420/29973/Sj tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, dan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16 Tahun 2019.

Anggota Tim PPDB 2019, Edi Purwanto menyebutkan, ada 5 prinsip penyelenggaraan PPDB. Pertama nondiskriminatif, artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa melihat perbedaan. Kedua objektif, artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan.

“Selanjutnya, pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui orang tua calon peserta didik baru,

termasuk masyarakat. Kemudian akuntabel, dimana PPDB ini dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya. Terakhir berkeadilan, yaitu tidak memihak pada kepentingan kelompok apapun,” ujar Edi saat dihubungi, Jumat (10/5/2019).

Seperti yang tertera dalam petunjuk teknis (juknis), lanjutnya, jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona. Ini tentu melalui pertimbangan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon. Sedangkan zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah adiministratif.

“Di antaranya, pemerintahan tingkat kecamatan, desa atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan

yang diselenggarakan pemerintah,” tambahnya.

Dalam penyelenggaraan PPDB, lanjutnya, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah luar biasa (SLB) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tidak dipungut biaya pendaftaran. Semua pembiayaan penyelenggaraan PPDB di tingkat provinsi dan cabang dinas didapatkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Untuk pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” tuturnya.***

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/